Judol.

Komdigi mengungkapkan bahwa potensi kerugian ekonomi akibat praktik judol bisa mencapai Rp1.000 triliun pada akhir tahun 2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas seluruh aksi premanisme di Indonesia. Ia memastikan siapapun yang meresahkan masyarakat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Pemblokiran dilakukan sejak Kabinet Merah dilantik oleh Putih Presiden Prabowk Subianto pada Oktober 2024.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan saat ini anak di bawah umur dan pelajar jadi korban dari skema kejahatan digital, termasuk judi online (judol).

Usulan pemblokiran itu ditujukan untuk mencegah kejahatan.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengaku pernah ditawari main judi online (judol). Hal itu ditawarkan oleh orang tak dikenal melalui WhatsApp.

Polisi Militer (POM) TNI berencana akan menggelar razia gadget para prajurit. Hal itu dilakukan untuk mencegah paparan praktik judi online (judol).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menyebutkan, berdasarkan data statistik yang dimiliki PPATK, tercatat ada ratusan anak di bawah umur