Kumpulan Berita

Korupsi Chromebook


Nasional
Senin 02 Februari 2026 23:04 WIB

Kuasa Hukum Sebut Nadiem Tak Intervensi Harga Chromebook

Sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, peran Menteri terbatas pada kebijakan dan penggunaan anggaran.

Nasional
Senin 02 Februari 2026 22:34 WIB

Sidang Nadiem Makarim, Saksi Akui Bagi-Bagi Duit USD30 Ribu

Eks Pejabat Direktorat PPK SMA pada Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, mengaku menerima uang USD30 ribu t

Nasional
26 January 2026

Eks Komjak Nilai Narasi Nonhukum Muncul di Sidang Kasus Chromebook

Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali menjadi sorotan publik.

Nasional
22 January 2026

Kasus Chromebook, Kuasa Hukum Nadiem Pertanyakan Audit Perhitungan Kerugian Negara hingga Saksi

Kubu Nadiem menilai, alat bukti berupa hasil audit BPKP dijadikan dasar perhitungan kerugian negara hanya bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tanpa ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nasional
21 January 2026

Terkuak! Nadiem Disebut Sepakati Pengadaan Chromebook saat Sebulan Jabat Menteri

Ganis mengungkap pertemuan bosnya dengan Nadiem pada November 2019 atau tak lama menjabat sebagai Mendikbudristek.

Nasional
20 January 2026

Eks Dirjen PAUD Buka-bukaan soal Nadiem di Sidang Korupsi Chromebook

Awalnya Nadiem Makarim bertanya kepada Hamid yang juga sebagai Anggota Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK.

Nasional
19 January 2026

Mantan Anak Buah Nadiem Akui Terima Rp75 Juta dari Terdakwa Kasus Chromebook

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Hamid Muhammad, mengakui pernah menerima uang sebesar Rp75 juta dari salah satu terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Nasional
19 January 2026

Sidang Korupsi Chromebook, Kubu Nadiem Soroti Saksi dari JPU

Jaksa menyerahkan alat bukti saat persidangan baru dimulai, termasuk hasil audit BPKP yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Jaksa juga menghadirkan tujuh saksi dalam persidangan.