Korupsi Kemnaker

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 11 tersangka, dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Salah satunya adalah suami dari seorang pegawai KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya efek jera, dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penanganan kasus korupsi.

Diduga, sejumlah pejabat Kemnaker tersebut kongkalikong menggelembungkan tarif sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275 ribu menjadi Rp6 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menetapkan status hukum terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis 21 Agustus 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita sejumlah barang bukti dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel. KPK menyebut telah mengamankan 14 orang dalam OTT tersebut.

Wamenaker Immanuel Ebenezer dicopot karena dugaan korupsi. Menaker Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dan telah meminta jajarannya menandatangani pakta integritas. Ini menjadi pukulan berat bagi Kemnaker yang sedang berbenah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap empat tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis (24/7/2025).

KPK memanggil empat orang tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.