Korupsi Kuota Haji

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 'Bajak Laut' dalam lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (1/9/2026). Bajak Laut merupakan nama lain dari eks Staf PBNU Syaiful Bahri, yang juga memiliki panggilan lain, Bahar.

Menteri Agama Ad Interim tahun 2022 Muhadjir Effendy menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (1/9/2026). Pantauan di lokasi, Muhadjir memasuki ruang sidang sekitar pukul 11.27 WIB.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan 303 saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Awalnya, jumlah tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim menolak perlawanan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK yakin perkara tersebut akan berlanjut ke tahap pembuktian.

Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permohonan pengalihan penahanan, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut.

Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK atas dirinya disusun tidak secara cermat dan lengkap. Hal itu ia sampaikan seusai sidang pembacaan perlawanan terhadap surat dakwaan JPU terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa 11 Agustus 2026.

Yaqut melanjutkan, terdapat pihak-pihak yang berinisiatif terkait persolaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kuota haji tambahan.