Korupsi Kuota Haji

Juru Bicara eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbie, menyatakan keterangan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, tentang menteri agama tidak diperbolehkan menjadi pengawas haji adalah keliru.

KPK menyatakan akan menindaklanjuti Menurut Budi, setelah verifikasi, KPK akan melakukan telaah dan analisis terhadap aduan untuk melihat apakah substansinya masuk ke dalam ranah kewenangan KPK atau tidak.setiap aduan masyarakat yang masuk dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (12/9/2025).

Salah satunya berupa pemberangkatan langsung bagi jemaah haji khusus yang baru membayar di tahun 2024.

Komisi Antirasuah mendalami perihal data pelaksanaan haji 2024 berdasarkan keterangan Hasan Afandi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali, hari ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aliran dana jual-beli kuota haji khusus 2024 sampai ke Menteri Agama (Menag) saat itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya upaya "lobi-lobi" dari para travel agen yang tergabung dalam asosiasi haji ke oknum Kementerian Agama (Kemenag). Lobi-lobi itu ditujukan agar jatah kuota haji khusus mendapat lebih banyak dari ketentuan yang telah diatur.