Kumpulan Berita

KPK.


Nasional
7 May 2026

KPK Hibahkan 13 Bidang Tanah Rampasan Rp3,6 Miliar ke Pemkab Inhil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghibahkan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi. Kali ini, lembaga antirasuah menghibahkan aset senilai Rp3,6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil).

Nasional
6 May 2026

Pemilik PT Blueray Didakwa Suap Pejabat Bea Cukai Rp63 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp63 miliar (63.146.939.000).

Nasional
6 May 2026

Kasus Pemerasan Bupati Cilacap Nonaktif, KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas PUPR Cilacap, Wahyu Ari Pramono, pada Rabu (6/5/2026). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman (AUL).

Nasional
5 May 2026

KPK Periksa Plt Bupati Cilacap Terkait Dugaan Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya (AAF). Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman (AUL).

Nasional
5 May 2026

KPK Kantongi Informasi Ada Pihak yang Bisa Urus Perkara Bea Cukai, Siapa?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, informasi tersebut beredar di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Nasional
5 May 2026

Hakim Tegur Keras Terdakwa Korupsi LNG: Saudara Tidak Usah Komentari Putusan!

Dalam kesempatan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menyatakan pikir-pikir atas putusan yang dimaksud.

Nasional
4 May 2026

Kasus Korupsi DJKA, KPK Kembali Panggil Eks Staf Ahli Menhub 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan satu saksi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan, pada Senin (4/5/2026).

Nasional
4 May 2026

KPK: 27.969 Bidang Tanah Senilai Rp27,5 Triliun Milik Pemda Sulsel Belum Bersertifikat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ribuan aset tanah milik pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Selatan yang belum tersertifikasi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum hingga kerugian negara.