Kumpulan Berita
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, diduga terafiliasi dengan beberapa vendor proyek di Bekasi.
KPK merespons pernyataan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, yang membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (14/1/2026).
Penyidik KPK akan melakukan pendalaman terkait barang bukti yang diamankan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana terkait perkara haji kepada Aizzudin.
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta.
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Auditor Ahli Pratama Fani Febriany terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran tersebut terkait status yang bersangkutan yang sempat menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan.