Kumpulan Berita
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelimpahan tahap II dengan menyerahkan empat tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dana hibah di Provinsi Jawa Timur ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi petunjuk dugaan aliran uang dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi, di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima penyerahan uang Rp895 juta dari anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati (BBZ). Penyerahan uang terkait kasus dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjerat eks bupatinya, Rita Widyasari (RW).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk hari ini, Jumat (18/9/2026). Penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Jaecoo J5 dari tangan saksi Tri Budi Ambarsari (AB) dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Ambarsari merupakan salah satu pihak yang sempat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, namun tidak ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menggeledah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026). Dalam penggeledahan ini, KPK memastikan tak menyasar ruang kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026). Penggeledahan tersebut menyasar tiga ruang kerja pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.