KPU diminta segera merivisi aturan terkait mantan narapidana kasus korupsi maju dalam ‎Pilkada.

Ia menjelaskan, dengan cara seperti itu maka tidak akan membatasi hak asasi manusia untuk menjadi peserta dalam pesta demokrasi.

Politikus Partai Gerindra, Kamrussamad menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertimbangan teknis dinilai menjadi alasan KPU membatalkan aturan mantan narapidana korupsi dilarang maju dalam Pilkada 2020.

KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada.

Rapat dilakukan di ruang rapat Komisi II DPR dan dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo.

DKPP memberhentikan ketua dan komisioner KPU Batam, Kepulauan Riau.

PPP mengingatkan KPU terkait usulan larangan mantan koruptor maju di pilkada.