KUHP

KUHP yang baru disahkan DPR di tengah gencarnya penolakan dari berbagai pihak.

Ketua KPK menanggapi hukuman minimal koruptor dipangkas dalam KUHP terbaru.

Dewan Pers menyayangkan keputusan tersebut diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat.

UU KUHP yang baru disahkan bisa mengurangi vonis seumur hidup bagi koruptor yang berkelakuan baik di penjara.

Kritikan Dubes AS terhadap pasal yang melarang kumpul kebo dalam KUHP Indonesia direspons Waketum MUI Anwar Abbas.

15 pelanggaran HAM berat dikhawatirkan yang sudah dilakukan penyelidikan oleh komnas HAM dianggap tidak ada bahkan tidak pernah terjadi.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus memastikan akan segera mengirimkan hasil pengesahan RKUHP ke Jokowi

DPR Resmi mengesahkan Rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU).