KUHP

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menjawab tentang pasal perzinahan dan kohabitasi di KUHP.

Menurut Ikhsan, dengan disahkannya KUHP yang baru, diharapkan dapat memperbaiki moralitas bangsa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung Pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan KUHP

Ahli hukum pidana, Chairul Huda mengungkapkan, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru memiliki landasan falsafah 

Soal pasal penyiaran, Dewan Pers menyatakan masih ada waktu untuk dialog bahas KUHP.

Dewan Pers nilai KUHP baru berpotensi mengkriminalisasi jurnalis.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pasal mengenai perzinahan adalah delik aduan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)