Makan Bergizi Gratis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu yang beredar di media sosial mengenai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kasus ini menjadi bahan evaluasi, catatan bagi BGN, juga dengan pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika serapan tidak optimal. Dana yang dipangkas akan dialihkan untuk membayar utang negara atau program lain yang lebih produktif. Serapan anggaran MBG baru mencapai 18,6% hingga 8 September 2025.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun anggaran 2026 menjadi Rp268 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi. Peningkatan ini mendorong penyerapan anggaran BGN. Setiap SPPG berdiri menyerap Rp900 juta-Rp1 miliar per bulan.

Kantor Kepresidenan buka suara soal ompreng MBG yang diimpor dari China diduga mengandung bahan berbahaya dan minyak babi.

BGN memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap ompreng atau food tray yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).