Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu 5.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. BGN menjelaskan status usulan SPPG dan mekanisme pencairan dana untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) perlu dilakukan evaluasi.

Dari total lahan tersebut, BGN akan membangun 542 SPPG, sedangkan 264 sisanya akan dibangun oleh Kementerian PU.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu yang beredar di media sosial mengenai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kasus ini menjadi bahan evaluasi, catatan bagi BGN, juga dengan pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika serapan tidak optimal. Dana yang dipangkas akan dialihkan untuk membayar utang negara atau program lain yang lebih produktif. Serapan anggaran MBG baru mencapai 18,6% hingga 8 September 2025.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun anggaran 2026 menjadi Rp268 triliun.