mbg

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara

Pemerataan akses pangan bergizi di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait distribusi dan dukungan operasional di daerah terpencil. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan penanganan yang lebih adaptif di lapangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa, penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merugikan korban hingga Rp1,9 Miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung setiap program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulan.

Berdasarkan temuan kajian KPK, Aminudin mengungkapkan, perputaran uang Proram MBG di daerah sangat minim.

Angka tersebut turun dari target alokasi awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan akan membantu pengawasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menegaskan hal ini saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Kebijakan efisiensi tersebut diambil sebagai bagian dari strategi penataan ulang manajemen belanja program agar lebih tepat sasaran.