Kumpulan Berita

MK.


Nasional
11 July 2025

Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia: Pemisahan Pemilu Jadi Momentum Perbaikan Integritas Demokrasi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 dapat menjadi titik balik untuk membenahi sistem secara menyeluruh.

Nasional
7 July 2025

Putusan MK Tentang Pemilu, Ketua F-PKB MPR: UUD 1945 Adalah Konstitusi Tertinggi

Ketua Fraksi PKB Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengingatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah konstitusi tertinggi di Indonesia.

Nasional
6 July 2025

Mahfud MD: Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menimbulkan Kerumitan Tata Hukum!

Menurutnya, putusan tersebut tidak ada yang masalah.

Nasional
29 June 2025

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, DPR: Kita Dukung!

Putusan ini akan mulai berlaku pada siklus pemilu selanjutnya.

Nasional
27 June 2025

DPR Bilang Putuskan MK Pisahkan Pilpres dan Pilkada Paradoks

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020, MK telah memberi enam opsi keserentakan pemilu. Tapi putusan MK yang baru justru membatasi, ini paradoks

Nasional
27 June 2025

Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Nasional
26 June 2025

Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusan MK, pemilihan nasional baik Pileg DPR, DPD dan Pilpres digelar secara serentak

Nasional
21 June 2025

Mantan Pimpinan KPK Bilang Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Dijerat UU Tipikor

Chandra M Hamzah yang juga mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2009 mengatakan penjual pecel lele di trotoar bisa diejat UU Tipikor.