Kumpulan Berita

pajak.


Nasional
10 January 2026

OTT KPK di Jakut Terkait Suap Pengurangan Nilai Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara. Operasi senyap tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.

Hot Issue
10 January 2026

5 Fakta Bebas Pajak Bagi Pekerja dengan Gaji Maksimal Rp10 Juta 

Pemerintah telah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Hot Issue
9 January 2026

Rugikan Negara Rp170 Miliar Lewat Faktur Fiktif, DJP Serahkan Tersangka ke Kejaksaan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP terkait kasus tindak pidana perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026). Tersangka diduga kuat menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif dengan nilai kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar.

Hot Issue
8 January 2026

Realisasi Belanja Perpajakan Tembus Rp530,3 Triliun pada 2025

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 2,23 persen dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

Smart Money
7 January 2026

Gaji di Bawah Rp10 Juta? Pekerja Bebas Pajak Sepanjang 2026

Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Hot Issue
6 January 2026

Kawal Coretax, Purbaya Izinkan DJP Tambah Jabatan hingga Akhir 2026

Kebijakan ini bertujuan mendukung kelancaran reformasi perpajakan, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem baru, Coretax.

Property
6 January 2026

Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak di 2026, Ini Syaratnya

Masyarakat membeli rumah bebas pajak di 2026. Kebijakan ini resmi berlaku usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan pemberian fasilitas pajak.

Hot Issue
6 January 2026

Purbaya Tunda Reorganisasi Ditjen Pajak demi Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak.