pajak

Menhub Dudy Purwagandhi merespons pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam memotong anggaran Kementerian Perhubungan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan pembenahan fundamental pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengejar target penerimaan negara yang ambisius pada tahun 2026.

Terdapat pelaporan dari WP dengan periode beda tahun buku (dilaporkan mulai 1 Agustus 2025), yang mencakup 120 WP Badan Rupiah dan 3 WP Badan Dolar AS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kontribusi pajak dari transaksi aset kripto hingga November 2025 telah mencapai Rp719,61 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pergantian jabatan di lingkungan pajak merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pengisian posisi strategis pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, beserta jajaran eselon II lainnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto putar otak demi mencapai target penerimaan pajak 2026.

Puluhan pegawai terbukti memanfaatkan kewenangan mereka untuk menggelapkan uang pajak.