pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan pembenahan fundamental pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mengejar target penerimaan negara yang ambisius pada tahun 2026.

Terdapat pelaporan dari WP dengan periode beda tahun buku (dilaporkan mulai 1 Agustus 2025), yang mencakup 120 WP Badan Rupiah dan 3 WP Badan Dolar AS.

DJP Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pergantian jabatan di lingkungan pajak merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pengisian posisi strategis pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, beserta jajaran eselon II lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan kepatuhan wajib pajak pada awal tahun 2026. Hingga Rabu, 21 Januari 2026, arus pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 terus mengalir deras, seiring dengan percepatan adopsi sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Puluhan pegawai terbukti memanfaatkan kewenangan mereka untuk menggelapkan uang pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas terhadap praktik lancung puluhan perusahaan baja asing yang beroperasi di Indonesia.