Penyiraman Air Keras

Ratusan elemen masyarakat sipil meneken petisi dukungan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Mereka menolak perkara tersebut diadili di peradilan militer hingga pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan warga sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Fakta baru terungkap di kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI, berkas perkara itu telah diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Polda Metro Jaya resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, ke Puspom TNI.

Bareskrim Polri perlu mengambil alih kasus tersebut agar terungkap secara terang-benderang.

Komnas HAM mengkaji sejumlah skenario penanganan hukum terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil pihak TNI untuk dimintai keterangan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus memenuhi unsur pelanggaran HAM.