Kumpulan Berita
Alasan DPR setuju kenaikan PPN 12% lewat UU HPP.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial siap menggulirkan beragam program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin pada tahun 2025.
Kebijakan PPN 12% yang diterapkan mulai dari Januari 2025 ditakuti akan memperberat transaksi E-commerce masyarakat.
(Kemenkeu) menyatakan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi pembayaran melalui QRIS.
Kemenkeu) meminta masyarakat menunggu lagi terkait kriteria barang dan jasa premium yang dikenai Pajak Pertambahan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan PPN 12% padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (panja) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Ia menekankan bahwa seluruh Fraksi DPR RI telah sepakat mengesahkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar hukum kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut.
Fajar Riza UI Haq angkat bicara mengenai rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang akan dikenakan di sektor pendidikan premium, seperti sekolah internasional.