Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Langkah ini diambil guna meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang pemerintah Indonesia hampir Rp10.000 triliun, tepatnya mencapai Rp9.920,42 triliun per akhir Maret 2026.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat terkait peredaran video yang mengeklaim adanya peresmian program dana hibah senilai Rp900 miliar. Kemenkeu memastikan bahwa informasi tersebut adalah bohong dan merupakan hasil rekayasa teknologi.

Pemerintah tengah mematangkan skema pertukaran aset strategis antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BPI Danantara. Dalam rencana ini, Kemenkeu akan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara, sementara sebagai gantinya, PT Geo Dipa Energi (Persero) akan diserahkan kepada lembaga pengelola investasi tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempunyai sikap yang berbeda mengenai rencana kenaikan tarif royalti tambang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan kembali melantik pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun pejabat sebelumnya dicopot imbas adanya temuan "kebobolan" anggaran pengadaan motor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak lagi menggulirkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat.