Reformasi Polri.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui banyak pejabat kepolisian di level wilayah belum menunjukkan kinerja optimal. Hal ini disampaikan Wakapolri saat menghadiri rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2035).

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXII/2025 tidak melarang total polisi aktif menduduki jabatan di luar institusinya, selama jabatan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi serta merupakan penugasan Kapolri.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan berencana membentuk panitia kerja (Panja) terkait reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Komisi Percepatan Reformasi Polri akan segera menggelar rapat perdana seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Rapat ini direncanakan digelar pada Senin 10 November 2025.

Sejumlah purnawirawan jenderal Polri bertemu mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bertemu dengan sejumlah purnawirawan jenderal Polri pada Selasa 28 Oktober 2025. Pertemuan itu digelar di kantor pribadi Mahfud di kawasan Jakarta Pusat.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa reformasi Polri ke depan harus menjadikan kepolisian sebagai aparatur negara yang ideologis.

Keberhasilan reformasi Polri akan diukur dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga adanya kepastian hukum.