rumah

Maruarar Sirait (Ara) memaparkan potensi efek domino (multiplier effect) yang luas dari program gentengisasi.

Rumah layak huni menjadi prioritas di Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, rumah layak huni juga harus diimplementasikan di pedesaan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarap kebijakan anyar berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu DPR RI dalam mengakselerasi program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian PKP pada Jumat (20/2/2026).

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memastikan target program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 tercapai.

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis hasil pemadanan data calon penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana di wilayah Sumatera. Dari proses verifikasi ketat, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan valid dan menjadi prioritas utama untuk menerima bantuan perbaikan hunian.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik pembiayaan rumah rendah emisi hingga 20.000 unit pada tahun 2026. Perseroan juga meningkatkan porsi pembiayaan berkelanjutan sebagai wujud komitmen perseroan dalam menerapkan praktik perbankan yang ramah lingkungan (green banking) demi mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan dan mengurangi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim.

Maruarar menegaskan capaian perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus meningkat,