Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Reformasi Benang Kusut Perizinan, Investasi Bakal Deras Masuk RI

Antara, Jurnalis · Rabu 06 Januari 2021 10:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 06 620 2339675 reformasi-benang-kusut-perizinan-investasi-bakal-deras-masuk-ri-htTXREqdMq.jpg Reformasi Perizinan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai dapat mereformasi regulasi perizinan berusaha di Indonesia.

"UU Cipta Kerja ini merupakan terobosan sekaligus jawaban dari carut-marut regulasi di Indonesia. Omnibus Law di negara lain telah banyak diterapkan dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan iklim serta daya saing investasi,” ujar Akademisi IPB University Budi Mulyanto di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Menurut dia, ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum dan regulasi. Pertama, banyak terjadi permasalahan agraria seperti sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan.

Baca Juga: UU Ciptaker Buka Peluang Kerja di Tengah Pandemi Covid-19 

Kedua, perkembangan ekonomi nasional menjadi lamban. Ketiga, lapangan kerja sulit dikembangkan, padahal angkatan kerja terus meningkat sehingga banyak pengangguran. Keempat, Indonesia menempati peringkat 109 di Ease of Doing Bisnis (EODB) terendah di ASEAN (2016).

"UU Cipta Kerja merupakan solusi dari salah satu permasalahan yang ditekankan oleh penilaian EODB untuk Indonesia, yaitu persoalan perizinan hingga ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi," kata Guru Besar IPB University tersebut.

Dia menambahkan manfaat UU Cipta Kerja dapat mempermudah, menyederhanakan proses, dan meningkatkan produktivitas, dalam penyusunan peraturan.

UU Cipta Kerja sebagai strategi reformasi regulasi bertujuan agar penataan dilakukan sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Tujuannya, tak lain untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

"Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yang memberi harapan yakni UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang terdiri 116 pasal ini mampu merevisi 77 UU sebelumnya yang ternyata isinya saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian," kata Budi Mulyanto.

Omnibus Law juga dipandang sebagai salah satu terobosan yang kreatif dalam menghidupkan sektor perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas guna menyerap tenaga kerja Indonesia.

Angkatan kerja Indonesia setiap tahun hampir mencapai 2,9 juta jiwa. Sementara, jumlah tenaga kerja yang menganggur saat ini sudah hampir 15 juta orang.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini