Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pimpinan KPK Bongkar Masalah Tata Kelola Nikel, dari Minimnya Verifikasi hingga Smelter

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 10 November 2021 08:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 10 620 2499430 pimpinan-kpk-bongkar-masalah-tata-kelola-nikel-dari-minimnya-verifikasi-hingga-smelter-7hPxmOAN6m.jpg Ilustrasi bijih nikel. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membongkar permasalahan-permasalahan terkait tata kelola nikel di Indonesia. Salah satu permasalahan nikel di Indonesia yakni karena ketidakkonsistenan kebijakan peningkatan tambah nikel.

Demikian diungkapkan Alexander Marwata saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi Tinjauan Tata kelola Industri Pertambangan Nikel di Ternate, Maluku Utara, kemarin. Di mana, rapat tersebut dihadiri 11 kementerian dan lembaga serta kepolisian dan kejaksaan.

"Pertama, tidak konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah nikel, sehingga memberi insentif terjadinya ekspor illegal," kata Alex, sapaan karib Alexander Marwata melalui keterangan resminya, Rabu (10/11/2021).

 

Baca juga: Pimpinan KPK Prihatin Warga di Daerah Tambang Justru Hidup dalam Kemiskinan


Baca juga: KPK Panggil Enam Saksi Telisik Kasus Korupsi Pengaturan Cukai Bintan

Masalah kedua, kata Alex, karena tidak adanya indikator kinerja utama dalam pembangunan smelter. Hal ini mengakibatkan lemahnya sistem penilaian dan monitoring evaluasi pembangunan smelter.

"Masalah ketiga, lemahnya sistem verifikasi pengangkutan dan penjualan komoditas nikel karena dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Badan Usaha tidak mencantumkan titik koordinat dan titik serah penjualan," beber Alex.

“Dan, keempat, belum terintegrasi secara realtime sistem yang ada di internal Ditjen Minerba, maupun dengan sistem eksternal DJBC, Ditjen Anggaran, Ditjen Hubla, dan Ditjen Daglu," sambungnya.

Selain itu, Alex menilai aktivitas pertambangan nikel juga belum mengindahkan prinsip good mining practices. Sehingga, kata dia, masih ditemukan fakta kerusakan lingkungan di sekitar kawasan pertambangan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini