JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membongkar permasalahan-permasalahan terkait tata kelola nikel di Indonesia. Salah satu permasalahan nikel di Indonesia yakni karena ketidakkonsistenan kebijakan peningkatan tambah nikel.
Demikian diungkapkan Alexander Marwata saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi Tinjauan Tata kelola Industri Pertambangan Nikel di Ternate, Maluku Utara, kemarin. Di mana, rapat tersebut dihadiri 11 kementerian dan lembaga serta kepolisian dan kejaksaan.
"Pertama, tidak konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah nikel, sehingga memberi insentif terjadinya ekspor illegal," kata Alex, sapaan karib Alexander Marwata melalui keterangan resminya, Rabu (10/11/2021).
Baca juga: Pimpinan KPK Prihatin Warga di Daerah Tambang Justru Hidup dalam Kemiskinan
Baca juga: KPK Panggil Enam Saksi Telisik Kasus Korupsi Pengaturan Cukai Bintan
Masalah kedua, kata Alex, karena tidak adanya indikator kinerja utama dalam pembangunan smelter. Hal ini mengakibatkan lemahnya sistem penilaian dan monitoring evaluasi pembangunan smelter.
"Masalah ketiga, lemahnya sistem verifikasi pengangkutan dan penjualan komoditas nikel karena dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Badan Usaha tidak mencantumkan titik koordinat dan titik serah penjualan," beber Alex.
Follow Berita Okezone di Google News
