Kejagung

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Rabu (7/1/2026).

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) sebaiknya mengambil alih perkara dugaan korupsi perizinan tambang di Konawe Utara, yang telah dihentikan penyelidikannya (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi, terkait pemberian izin pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sejumlah saksi telah diperiksa dalam penanganan perkara tersebut.

Kejagung menyatakan telah meneribitkan 175.624 ribu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sepanjang 2025.

Dari jumlah itu, 74 buron ditangkap Tim Tabur di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam tata kelola produk minyak dan pemberian subsidi yang menyeret Riza Chalid menjadi kasus dengan kerugian negara terbesar yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) sepanjang 2025.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menindak ratusan jaksa sepanjang tahun 2025. Bahkan, puluhan di antaranya dijatuhi hukuman disiplin kategori berat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.