Kumpulan Berita

Kejagung


Nasional
20 April 2026

Hashim Soroti Kasus Intoleransi, Minta Polri dan Kejagung Jaga Ketertiban

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti masih maraknya kasus intoleransi di tengah masyarakat. Ia menegaskan, bahwa gangguan terhadap aktivitas ibadah merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pidana.

Nasional
16 April 2026

Kejagung Ciduk Ketua Ombudsman, DPR: Tindak Lanjut Perintah Prabowo Berantas Korupsi Tambang

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak tambang ilegal merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kejagung diketahui menciduk Ketua Ombudsman RI Hery Susanto yang terlibat dalam dugaan suap tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hot Issue
16 April 2026

Segini Harta Kekayaan Hery Susanto, Ketua Ombudsman yang Baru 6 Hari Menjabat Ditangkap Kejagung

Harta kekayaan Hery Susanto, Ketua Ombudsman yang baru 6 hari menjabat ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Nasional
16 April 2026

Terungkap, Begini Trik Korupsi Ketua Ombudsman "Main Surat Rekomendasi" untuk Perusahaan Tambang

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013??"2025.

Nasional
16 April 2026

Ketua Ombudsman Diduga Terima Rp1,5 Miliar Terkait Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel

Hery diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari PT TSHI.

Nasional
16 April 2026

Kejagung Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto Tersangka Korupsi Tata Kelola Nikel!

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2013-2025.

Nasional
16 April 2026

Breaking News! Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto

Hery tampak keluar dari gedung Bundar Jampidsus Kejagung dengan memakai rompi tahanan khas Kejaksaan

Nasional
15 April 2026

Kembalikan Uang Negara, Kejagung Dinilai seperti Jalankan UU Perampasan Aset

Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH) yang meminta pengusaha 'nakal' membayar denda administratif triliunan rupiah dianggap lebih efektif ketimbang proses pidana. Sebab, negara bisa langsung mengambil kembali kerugian negara yang ditimbulkan.