Kumpulan Berita

Korupsi Chromebook


Nasional
27 April 2026

Usut Korupsi, Kejagung Diminta Jeli Jangan Terpengaruh Opini

Menurut Hibnu, kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama jika opini yang muncul justru berpotensi mengaburkan substansi perkara.

Nasional
27 April 2026

Nadiem Sakit, Sidang Chromebook Ditunda hingga 4 Mei

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditunda hingga 4 Mei 2026. Penundaan dilakukan karena eks Mendikbudristek itu tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Nasional
27 April 2026

Nadiem Absen Sidang Kasus Korupsi Chromebook, Dirawat di Rumah Sakit!

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah kemudian menanyakan perihal sampai kapan yang bersangkutan menjalani perawatan.

Nasional
22 April 2026

Hakim Mendadak Percepat Jadwal Sidang, Kubu Nadiem Makarim Surati MA hingga DPR RI

Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim mencermati bahwa pengaturan waktu dalam tahap pembuktian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara pihak Penuntut Umum dan terdakwa.

Nasional
21 April 2026

Terdakwa Kasus Chromebook Heran Dituntut Total 22,5 Tahun Penjara, Ngaku Dijadikan Kambing Hitam

Ibrahim Arief mengaku hanya menjadi sasaran kambing hitam oleh pejabat pengadaan.

Nasional
21 April 2026

Ibam Dituntut 15 Tahun Penjara, Nadiem: Tak Masuk Akal

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan pernyataan emosional usai persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026). Ia merasa sedih dan bingung atas tuntutan jaksa 15 tahun penjara dan uang pengganti Rp16 miliar terhadap Ibrahim Arif (Ibam).

Nasional
14 April 2026

Nadiem Minta Maaf Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi

Nadiem juga menyoroti gaya kepemimpinannya yang mungkin dianggap terlalu mendobrak tanpa mempedulikan etika birokrasi yang ada.

Nasional
14 April 2026

Nadiem Makarim: Perhitungan Kerugian Negara Direkayasa!

Pasalnya, auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan perbandingan harga dalam menghitung kerugian negara.