Kumpulan Berita
Pedoman ini nantinya juga akan disampaikan ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui surat edaran.
Fraksi Partai Demokrat mengklaim sejalan dengan apa yang telah diputuskan pimpinan DPR terkait polemik pengesahan RUU Pilkada.
Hal itu disampaikan Megawati saat memeberikan pidari dalam acara pemberian dukubgan calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat,
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengapresiasi atas dukungan yang diberikan atas putusan yang dikeluarkan MK.
Titik penghitungan usia minimal dilakukan sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan saat pelantikan seperti diputus oleh Mahkamah Agung pada 29 Mei 2024.
Aksi unjuk rasa tersebut akan dilaksanakan di Gedung DPR, hari ini, Kamis (22/8/2024).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi santai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat ambang batas pencalonan Pilkada.
Mereka akan unjuk rasa untuk memantau sidang paripurna yang salah satunya akan membahas RUU Pilkada.