Kumpulan Berita

Mahkamah Konstitusi (MK)


Nasional
30 January 2025

Kubu Calon Bupati Boven Digoel Petrus Omba Respons Gugatan PHPU Pilkada

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Papua Selatan, Petrus Ricolombus Omba (Petrus Omba) - Marlinus merespons gugatan Perselihan Hasil Pemilihan Umum.

Nasional
19 January 2025

Sengketa Pilkada Serang, Pemohon Sampaikan Dugaan Pelanggaran ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan terkait sengketa Pilkada Kabupaten Serang.

Nasional
18 January 2025

Selepas Putusan MK, Yusril Bakal Atur Batas Maksimal Koalisi Presiden di 2029

Salah satu langkahnya, kata dia, Pemerintah akan mengubah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan demikian, ia menilai, ambang batas Presiden tak berlaku lagi di Pilpres 2029.

Nasional
13 January 2025

MK Lakukan Speedy Trial Selesaikan Sengketa Pilkada Serentak 2024

Sekedar informasi, Mahkamah telah memulai persidangan PHPU Kepala Daerah serentak, sejak 8 Januari 2025, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Nasional
13 January 2025

MK Terima Pencabutan Gugatan Pilkada Jateng Paslon Andika-Hendi

Faiz menyampaikan bahwa bedasarkan Pasal 22 peraturan MK nomor 3 tahun 2024, permohonan yang sebelumnya telah diajukan bisa ditarik secara tertulis ataupun lisan di persidangan. Dia juga menyampaikan pencabutan permohonan Pilgub Jateng, nantinya akan dikonfirmasi dalam persidangan selanjutnya.

Nasional
8 January 2025

Anwar Usman Paman Gibran Jatuh, 3 Sidang Panel Sengketa Pilkada di MK Ditunda

Enny menyebut Anwar jatuh saat sedang jalan. Hingga kini, kondisi Anwar Usman masih dalam observasi.

Nasional
3 January 2025

MK Tolak Gugatan Penghapusan TOEFL Sebagai Syarat CPNS

Pemohon menguji pasal Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Nasional
3 January 2025

MK Putus UU Pemilu Terkait Aturan Kampanye Presiden Hari Ini

Dalam permohonannya, pemohon menguji ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.