MK

17 orang saksi dan ahli akan memberikan keterangan pada persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden tahun 2024.

Alasannya, permohonan itu dianggap lebih tepat ditujukan ke Bawaslu.

Merespons hal tersebut, Airlangga enggan memberikan komentar banyak.

MK kembali melanjutkan persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi terkait penyampaian pendapat berbeda.

Awalnya, Todung membeberkan sejarah berdirinya MK yang salah satunya untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi.

Namun, ia tak menyebut detail intimidasi itu datang dari pihak mana.

Hal ini disampaikan Annisa Ismail dalam agenda sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).