Kumpulan Berita
"Kami posisi pemerintah itu menghormati, tidak mau mendahului keputusan MK," kata Tito dalam rapat tersebut.
Keputusan MK terkait gugatan atau judicial review sistem pemilihan umum proporsional terbuka nantinya bersifat mutlak.
Seharusnya, UU Ciptaker diperbaiki, bukan malah Presiden mengeluarkan Perppu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
Mantan narapidana diputuskan harus menunggu lima tahun dari kebebasannya untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri yang mengikuti pemilihan presiden (pilpres) tidak harus mundur.
Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
MK menolak permohonan provisi uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara