Kumpulan Berita

Penyiraman Air Keras


Nasional
30 March 2026

Komnas HAM: Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Nasional
27 March 2026

Lepas Jabatan Kabais TNI Buntut Kasus Air Keras, Letjen Yudi Dinilai Tanggung Jawab Terhadap Institusi

David menilai, Letjen Yudi menunjukkan standar kepemimpinan yang berbeda, bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun jabatan,

Nasional
27 March 2026

Komnas HAM Belum Simpulkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM bakal memutuskan setelah mengumpulkan keterangan, informasi, dan data dari berbagai pihak terkait kasus ini.

Nasional
26 March 2026

Koalisi Sipil Dorong Proses Hukum Penyiram Air Keras Andrie Yunus Lewat Peradilan Umum

Isnur mengatakan, di dalam negara hukum, semua warga negara wajib diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan konstitusi.

Nasional
26 March 2026

Komnas HAM Ungkap Pemulihan Aktivis KontraS Bisa Sampai 2 Tahun

Komnas HAM menyebutkan, pemulihan luka bakar aktivis KontraS, Andrie Yunus, memakan waktu selama 6 bulan hingga 2 tahun usai disiram air keras.

Nasional
26 March 2026

Komnas HAM Temui Tim Dokter RSCM Cek Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus

Komnas HAM mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk bertemu pimpinan dan tim dokter yang menangani aktivis KontraS, Andrie Yunus, pasca insiden penyiraman air keras beberapa waktu lalu.

Nasional
25 March 2026

Usman Hamid: Penyerahan Jabatan Kabais Harus Diikuti Proses Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah Letjen TNI Yudi Abrimantyo yang melepaskan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), harus ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban hukum.

Nasional
25 March 2026

Rapat dengan Kemenhan, TNI Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum!

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan akan menindak tegas prajurit yang melanggar hukum. Hal ini disampaikan usai TNI menggelar rapat bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (25/3/2026).