Kumpulan Berita

Roy Suryo


Megapolitan
10 October 2025

Roy Suryo Cs Minta Silfester Matutina Dijadikan DPO, Begini Respons Kejagung

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna merepon kubu Roy Suryo Cs yang meminta Ketum Solmet, Silfester Matutina dijadikan daftar pencarian orang (DPO).

Nasional
10 October 2025

Respon Wapres Gibran Usai Roy Suryo dan Dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek Neneknya

Gibran Rakabuming buka suara usai viralnya Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa berziarah ke makam ayah dan ibu dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nasional
9 October 2025

Ade Armando Yakin Roy Suryo Cs Segera Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Politikus PSI, Ade Armando, meyakini bahwa pakar telematika Roy Suryo dan pihak terkait lainnya bakal segera dijadikan tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nasional
7 October 2025

Roy Suryo Cs Kantongi Temuan Baru di Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sumbernya Mengejutkan!

Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinuddin, mengklaim memiliki temuan baru terkait dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Nasional
2 October 2025

Salinan Ijazah Jokowi dari KPU Sudah Dikantongi Bonatua dan Roy Suryo

Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi bersama Pakar Telematika, Roy Suryo mengantongi salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang telah dilegalisir.

Nasional
23 September 2025

Datangi Kemendikdasmen, Roy Suryo Bongkar Sederet Kejanggalan Riwayat Pendidikan Gibran

Ahli telematika, Roy Suryo mendatangi Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa, (23/9/2024).

Nasional
23 September 2025

Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen Pertanyakan Keabsahan Ijazah Gibran Setara SMA

Roy Suryo meminta Kemendikdasmen harus memastikan penerbitan surat keterangan ijazah Wapres Gibran

Nasional
21 September 2025

KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 menuai kecaman publik setelah menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan.