Kumpulan Berita

Yusril Ihza Mahendra


Nasional
16 June 2025

Pemerintah Belum Tentukan Nasib Empat Pulau Jadi Milik Aceh atau Sumut

Empat pulau ini yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek.

Nasional
5 May 2025

Masih Menunggu DPR untuk RUU Perampasan Aset, Mengapa Pemerintah Tak Buat Perppu?

Yusril menilai penegakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi masih efektif sejauh ini.

Nasional
3 May 2025

Yusril Ihza Mahendra: Aset Hasil Korupsi Memang Harus Dirampas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut aset hasil korupsi memang harus dirampas.

Nasional
9 April 2025

Yusril Tegaskan Hukuman Mati Tidak Dihapus, Begini Penjelasannya

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan

Nasional
9 April 2025

Prabowo Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati, Menko Yusril: Presiden Bicara sebagai Negarawan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra setuju dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tak setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor

Nasional
Selasa 25 Februari 2025 18:20 WIB

Yusril Bilang Reynhard Boleh Ajukan Keringanan Usai 30 Tahun Jalani Hukuman

Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga ke Indonesia bukan prioritas pemerintah Indonesia.

Nasional
Rabu 12 Februari 2025 06:43 WIB

RUU Keamanan Laut Prolegnas Prioritas, Yusril: Draft Siap dalam Beberapa Bulan

Ia mengatakan, RUU Keamanan Laut sangat diperlukan untuk menjadi payung hukum pengamanan di perairan Indonesia. Ia mengatakan, pihaknya bakal melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait hasil kesepakatan rapat itu yakni, merancang UU Keamanan Laut.

Nasional
Rabu 12 Februari 2025 00:05 WIB

Yusril: Pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali Bukan Prioritas Pemerintah 

Kasus ini menjadi ramai karena pemberitaan, tetapi pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali, melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri.