JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program pemulihan ekonomi nasional (PEN) harus dilakukan hati-hati. Terutama, untuk perombakan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akan mengikuti instruksi Presiden Jokowi dalam menentukan anggaran. Terutama dalam memperhitungkan besaran defisit APBN 2020.
Baca juga: Defisit APBN Rp1.039 Triliun, Pendapatan Negara Diprediksi Turun Jadi Rp1.699 Triliun
"Seperti tadi instruksi Presiden dari sisi sustainabilitas dan pembiayaannya," ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi usai rapat terbatas mengenai PEN, Jakarta, Rabu (3/6/2020).
Untuk kehati-hatian, lanjut Sri, dirinya akan menggunakan berbagai sumber pendanaan dengan tingkat risiko yang paling kecil. Pembiayaan pun yang paling kompetitif dan rendah.
Baca juga: Nadiem Makarim Pastikan Tak Ada Pemotongan Tunjangan Guru
"Termasuk gunakan sumber internal pemerintah sendiri seperti dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi pemerintah untuk bidang kesehatan dan Badan Layanan Umum (BLU) serta penarikan pinjaman porgram dengan bunga yang rendah," ujarnya.
Pihaknya juga melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik untuk domestik maupun global. Serta, dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan-kebijakan moneternya.
Sementara itu, lanjutnya, Pemerintah bersama OJK juga menjaga perannya di lembaga keuangan baik perbankan dan nonbank. Hal agar proses perekonomian terhindari risiko dan tetap pruden.
"Demikian berharap ekonomi kita dan seluruh dunia bisa dijaga bersama-sama dan diminimalkan dampak negatifnya," ujar Menkeu.
Follow Berita Okezone di Google News
(rzy)
