JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, Indonesia sudah mampu mencapai 63 persen dari 222 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Namun untuk mencapai target SDGs, Indonesia membutuhkan USD 1 triliun hingga 2030.
"Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework," katanya dalam acara High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development tahun 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council pada di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Kamis (20/7/2023).
Selain itu, Indonesia juga membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
“Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian TPB/SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada tetapi juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi TPB/SDGs,” ujar Menteri Suharso.
Dia menambahkan, untuk mempercepat pencapaian SDGs Pemerintah Indonesia melakukan berbagai intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah; pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor; serta penguatan kemitraan multipihak.
Indonesia juga memimpin keketuaan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkey, and Australia (MIKTA) yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi serta sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara-negara berkembang dan maju.
Menteri Suharso memaparkan tiga langkah untuk memastikan MIKTA mencapai target kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Follow Berita Okezone di Google News
