Share
Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Sebut Inflasi Pengaruhi Asumsi Dasar APBN 2023

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 08 Juni 2022 18:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 08 620 2608071 sri-mulyani-sebut-inflasi-pengaruhi-asumsi-dasar-apbn-2023-MrnN8RlMkq.jpg Sri Mulyani. (Foto: Okezone)
A A A

“Implikasi kebijakannya adalah bahwa kalau kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter terlalu cepat atau ketat yang tujuannya akan lebih cepat mempengaruhi sisi demand, sebetulnya tidak menyelesaikan masalah sisi supply-nya. Karena persoalan awalnya adalah dari sisi supply yaitu produksinya terkena disrupsi akibat perang maupun karena pandemi,” tuturnya.

Sehingga, dinamika antara demand dan supply, serta instrumen yang dianggap paling tepat untuk bisa menyelesaikan potensi kemungkinan terjadinya stagflasi tanpa menimbulkan risiko ekonomi yang sangat besar akan terus menjadi pembahasan di level global hingga tahun 2023.

“Nah inilah yang mungkin kita perlu di Komisi XI, (bersama) kami tentu saja sebagai pengelola fiskal, dan Bank Indonesia di dalam moneter akan terus melakukan rekalibrasi dan melihat data-data yang akan memberikan guidance ke kita dalam melakukan adjustment untuk menjaga keseimbangan antara stabilisasi yaitu inflasi yang diharapkan relatif rendah dan stabil dengan growth yang kita harapkan akan terus tumbuh tinggi,” terangnya.

Selanjutnya, untuk Panja Penerimaan dan Panja Transfer ke Daerah, Sri menyatakan bahwa semua yang direkomendasikan oleh Panja sudah sesuai dengan arah reformasi yang sedang dilakukan pemerintah, termasuk mengenai pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan berbagai langkah yang harus terus diperbaiki dalam pengelolaan fiskal.

“Untuk TKDD tadi kita juga sangat menyetujui dari kesimpulan dimana konsistensi dan koordinasi sinergi antara belanja kementerian lembaga (K/L) dengan transfer ke daerah dan belanja daerah, serta bagaimana kinerja dari pemerintah daerah dalam menjalankan APBD dan juga di dalam mengelola ekonomi daerah,” ucapnya.

Sebagai informasi, berdasarkan pendapat dari masing-masing Fraksi Komisi XI DPR RI, Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3%–5,9%; inflasi pada kisaran 2,0%–4,0%; nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.300–Rp14.800; dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun pada kisaran 7,34%–9,16%.

Follow Berita Okezone di Google News

(ZWD)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini