Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Defisit APBN Tekor demi Pemulihan Ekonomi? Begini Faktanya

Giri Hartomo, Jurnalis · Sabtu 06 Juni 2020 09:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 05 620 2225313 defisit-apbn-tekor-demi-pemulihan-ekonomi-begini-faktanya-J791NDhWYF.jpg Grafik Ekonomi (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan kembali meningkatkan anggaran belanja untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari Rp641,17 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Kenaikan anggaran ini akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan anggaran PEN ini ikut mengerek peningkatan defisit APBN 2020 menjadi Rp1.039 triliun atau 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diatas dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2020 yang hanya sebesar Rp852,9 triliun atau 5,07%.

Berikut adalah fakta mengenai defisit APBN yang dirangkum Okezone:

Baca Juga: Sri Mulyani Berharap Ekonomi RI Tidak Menurun Tajam

1. Defisit Melebar karena Anggaran PEN

Menurut Sri Mulyani, defisit Rp1.039 triliun jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi pada PEN lalu. Sebab, pada rancangan program PEN, defisit APBN diperkirakan hanya sekitar 6,27% dari PDB atau sekitar Rp1.028,5 triliun saja.

"Dengan pemulihan ekonomi dan penanganan covid tahun ini, maka APBN 2020 mengalami perubahan postur," ujarnya dalam telekonferensi, Rabu (3/6/2020).

2. Pendapatan Negara Terkoreksi

Sri Mulyani, nantinya pendapatan negara akan mengalami koreksi dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun. Dari angka tersebut, penerimaan perpajakan mengalami tekanan menjadi Rp1.404,5 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp1.462,62 triliun.

Sedangkan belanja negara untuk menampung berbagai progarm pemulihan dan penanganan covid akan meningkat dari sebesar Rp2.613,8 triliun akan direvisi menjadi Rp2.738,4 triliun. Angka ini terjadi kenaikan belanja Rp124,5 triliun.

"Yang mencakup berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penangan covid termasuk daerah dan sektoral," ucapnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini