Senada, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut, langkah Anies belum berkoordinasi penuh dengan pemerintah pusat. Anies juga belum menyinggung teknis PSBB total tersebut saat rapat daring bersama pimpinan daerah di sekitar Jakarta.
"Jadi saya anggap ada yang belum selesai dalam level teknis dengan pemerintah pusat," kata Bima.
Secara gamblang Bima menjelaskan, dalam kondisi ekonomi warga yang tertekan saat ini pilihan dan tindakan pemerintah untuk melakukan PSBB jilid II secara ketat bukan lah langkah yang tepat. Asumsi itu juga didasari atas kesiapan pemerintah dalam memberikan bantuan logistik dan sumber daya lainnya mana kalah kebijakan penguncian sudah dilakukan.
"Dalam kondisi warga seperti ini, tindakan yang melakukan penguncian atau PSBB secara ketat terhadap aktivitas ekonomu warga tanpa cukup resource dan logistis saya kira tidak pas," kata dia.
Dia juga melihat perkara koordinasi antara pemerintah daerah merupakan sisi lain yang harus dilakukan sebelum kebijakan penguncian diterapkan. Dia mencontohkan, kebijakan menarik rem darurat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pemerintah dan masyarakat Bogor.
Kondisi itu terutama berkaitan sisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau finasila pemerintah Bogor. "Tidak harus begitu (PSBB), tapi harus dibicarakan sama sama, Kota Bogor kondisinya bagaimana?, kebutuhannya berapa?, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berapa, provinsi berapa?, ini perlu pendalaman sekali," ujar Bima.
Follow Berita Okezone di Google News
(rzy)
