JAKARTA - Center of Reform on Economics (Core) mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penarikan rem darurat dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pertanyaan itu perihal kesiapan pemerintah DKI dalam menangani persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat bila PSBB diberlakukan.
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan, bila kebijakan PSBB jilid II di Jakarta yang rencananya dilakukan pada 14 September tidak dibarengi dengan kesiapan dari kedua sektor tersebut, maka dikhawatirkan warga mengalami darurat ekonomi dan kesehatan yang lebih parah.
Baca juga: Efek WFH, Sektor Telekomunikasi Jadi Pendorong Ekonomi saat Covid-19
"PSBB tapi tak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, inilah yang saya khawatirkan akan terjadi nanti, dari sisi kesehatan dan ekonomi kita enggak siap, kalau kita melakukan lockdown (PSBB) tapi enggak siap dari segi ekonomi dan kesehatan akan sangat membahayakan. Sementara energi kita sudah terkuras, kita sudah 6 bulan dalam kondisi seperti ini (pandemi Covid-19)," ujar Piter dalam Webinar, Jakarta, Sabtu (12/9/2020).
Piter menyebut, langkah Anies Baswedan menarik rem darurat di tengah penyebaran Covid-19 yang kian masif dinilai parsial. Penilaian didasari atas sikap Pemprov DKI yang kurang berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah penyangga DKI Jakarta, seperti Bogor, Banten, dan beberapa daerah lainya.
Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Fakta Keterisian RS Covid-19, Masih Aman?
Dalam kondisi seperti ini, koordinasi menjadi instrumen yang harus dilakukan agar semua level pemerintahan baik pusat dan daerah dapat mengambil kebijakan ekstra ordinary atau kebijakan luar biasa untuk menangani dampak PSBB jilid II pada aspek keuangan masyarakat.
Dengan jalur koordinasi yang baik, pemerintah didukung Bank Sentral dapat melakukan stimulus ekonomi yang lebih besar lagi di berbagai sektor bisnis.
Baca juga: Tenang, Ada Dana Cadangan Pemulihan Ekonomi Rp15,8 Triliun di 2021
"Coba bayangkan kita masuk PSBB, sementara PSBB nya tanda kutip mengulang lagi PSBB yang lalu, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tidak terkoordinasi karena hanya dengan pelaksanaan secara parsial, saya mengkhawatirkan kita celaka dua kali. Kondisi krisis ini, semua pihak harus ambil kebijakan ekstraordinary diantaranya yaitu, dalam hal pembiayaan," kata dia.
Follow Berita Okezone di Google News
